Berita Kutacane

BUPATI AGARA BELUM TEPATI JANJI

Kutacane, News Investigasi

Sekitar Lebih Kurang 600 PNS angkatan pertama dari tenaga Honorer telah menerima SK diawal tahun 2008 dan ditempatkan diberbagai Instansi Pemerintah yang ada di seluruh lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam bulan 2 (dua) 2008 sekitar jam 7.30 Wib s/d Selesai, Bupati mengundang seluruh Wartawan dan LSM dalam acara Coffe Morning di Pendopo, dalam acara tersebut Bupati ada menyatakan didepan wartawan dan LSM beberapa hal salah satunya sessuai dengan pertanyaan dari rekan Wartawan yang telah diangkat menjadi PNS “ Kapan kira-kira gaji dan rapel dapat kami terima “ dengan spontan Bapak Bupati H. Hasanuddin B. menjawab dengan singkat dan tegas “ saya akan bayarkan gaji saudara-saudara dalam bulan 4 (Empat) dan rapel Januari – Februari – Maret akan saya bayarkan pada bulan 5 (Lima) tahun 2008 ”.

Dari hasil Konfirmasi wartawan News Investigasi dengan beberapa PNS yang telah bekerja selama ini di instansi masing-masing yang sempat kami temui ternyata janji tersebut belum dapat ditepati oleh Bapak Bupati. Yang paling Ironisnya lagi kapan rapel tersebut dibayarkan tidak ada penjelasan yang pasti.

Menurut salah seorang PNS yang telah diangkat dan dipekerjakan pada satu Instansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Kepada wartawan news Investigasi “ Kami mengharapkan terealisasinya Rapel yang telah Bupati janjikan didepan Para wartawan dan LSM pada bulan Februari saat melaksanakan Coffe Morning di Pendopo. Yang dijanjikan Pak Bupati direalisasikan bulan Mei 2008 ternyata sampai saat berita ini dikeluarkan janji tersebut belum dapat kami terima “ tegas salah seorang PNS yang enggan disebutkan namanya dan bekerja di Instansi mana.

Dalam menanggapi hal tersebut diatas Ketua LSM Perlahan ( Pemantau Korupsi Dan Penyelamat Harta Negara ) bila Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tidak merealisasikan janji tersebut diatas besar kemungkinan dapat menimbulkan kekecewaan bagi PNS yang jumlahnya lebih Kurang 600 orang tersebut bisa menimbulkan kelemahan dalam melaksanakan tugas sebab janji tersebut sangat diharapkan dari bulan ke bulan bila rapel tersebut dibayarkan sesuaia dengan yang dijanjikan ini dapat merangsang kinerja dar PNS tersebut atau sebagai supporte, Ketua LSM Perlahan ( Pemantau Korupsi Dan Penyelamat Harta Negara ) mengharapkan kepada pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah TK. I maupun Pemerintah Daerah TK. II sendiri agar memperhatikan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan para PNS yang baru diangkat dan pada prinsipnya jangan merugikan mereka. ( 007 )

DINAS PERIKANAN AGARA SALURKAN

BANTUAN IKAN MAS PADA MASYARAKAT

Kutacane, News Investigasi

Melalui Dana Otsus dan Migas Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan Batuan berupa Ikan Mas, pakan, dan obat-obatan pada masyarakat.

Saat wartawan News Investigasi kedinas perikanan Kabupaten Aceh Tenggara senin (13/10) disana terlihat banyak masyarakat atau ketua kelompok tani perikanan dari desa-desa yang mengajukan permohonan kelompok untuk mendapat bantuan dari Dinas perikanan berupa Ikan Mas, pakan, dan obat-obatan dan saat kepala Dinas perikanan dihubungi wartawan News Investigasi Ir. Khalidah diruang kerjanya belaiu sedang sibuk dan wartawan Ni diarahkan pada sekretaris Dinas Perikan Pak Hendi di BBI ( Balai Benih Ikan ) di Lawe Bekung, dalam kesempatan tersebut Sekretaris Perikanan menjelaskan Bantuang yang disalurkan Oleh Dinas Perikanan berupa Benih Ikan Mas dengan ukuran 5 s/d 8 Inchi sebanyak 500.000 ekor untuk 2000 ekor/Paket sedangkan untuk benih 8 s/d 10 Inchi sebanyak 200.000 ekor, adapun perpaketnya sebanyak 1000 ekor, disamping itu juga diberi pakan pelet sebanyak 9 sak dalam satu paket dan obat-obatan ikan mas sejenis nutrifish, dalam kesempatan tersebut juga Pak Hendi menjelaskan jumlah paket keseluruhan yang dibagikan kepada masyarakat adalah 450 paket. Adapun pembagian paket tersebut adalah untuk kecamatan Babussalam, Lawe Bulan, dan Kecamatan dheleng Porkhkisen sebanyak 180 paket dan untuk Kecamatan Badar, Ketambe dan Kecamatan Darul Hasanah sebanyak 112 paket, sementara Untuk Kecamatan Bambel, Lawe Sumur, Bukit Tusam, dan kecamatan Lawe Alas sebanyak 208 paket. Pak Hendi juga mengatakan untuk mendapatkan paket tersebut kepada kelompok petani tambak ikan mas dikenakan biaya berupa PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) perpaketnya Rp.286.000.- juga untuk mendapatkan paket sebelumnya PPL melakukan Peninjauan langsung dan mendata anggota-anggota kelompok yang berhak mendapatkan paket sesuai dengan arahan kepala dinas perikanan Kabupaten Aceh Tenggara, anggota kelompok harus mempunyai lahan atau Kolam.

Saat wartawan News Investigasi konfirmasi dengan Paak Hendi apakah demikian banyaknya paket bantuan perikanan tersebut tidak ada kekeliruan atau kemungkinan adanya kelompok fiktif yang diajukan oleh masyarakat, Beliau Mengatakan untuk mengatasai hal-lhal yang demikian itu kita langsung menerjunkan PPL utuk melakukan klarifikasi dilapangan dan pendataan secara langsung bila ada kerancuan berarti PPL nya kurang teliti dalam melaksanakan tugas yegas beliau. (Is 014)

BUPATI ACEH TENGGARA GEMBIRA DENGAN ADANYA TOT PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PATISIPATIF BAGI APARAT KECAMATAN / DESA .

Kutacane,News Investigasi

Bupati Aceh Tenggara H.Hasanuddin Beruh merasa senang dan gembira dengan adanya TOT { treining of trainer }pelatihan perencanaan dan penganggaran partisipatif yang di lakukan terhadap terhadap para aparat tekhnis dari kecamatan dan desa di aceh tenggara dan gayo lues,sehingga di harapkan dengan adanya pelatihan maka pelaksanaan administrasi dan pengelolaan perencanaan dan penganggaran di tingkat kecamatan dan desa dapat lebih baik dan maju di kedua daerah kabupaten.

Demikian antara lain dikemukakan Bupati pada saat pembukaan TOT pelatihan bidang perencanaan dan penganggaran partisipatif diruang aula gedung Diklat,Tanah merah ,Aceh Tenggara baru-baru ini yang diselenggarakan oleh pemkab Aceh Tenggara dengan bekerja sama dengan pihak pemprov NAD {Biro pemerintahan kantor Gebenur} serta pihak terkait dalam kegiatan .

Menurut Bupati Aceh Tenggara dengan adanya pelatihan maka disamping ilmu dan wawasan dari aparat ditingkat kecamatan dan desa ( kades) Lebih meningkat maka juga para kepala desa bersama perangkat desa akan selamat dari masuk penjara atau hukuman karena selama ini yang terjadi disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan dan wawasan daripada aparat kecamatan dan desa maka sering terjadi manipulasi atau penyelewengan terhadap berbagai dana yang ada dari pemerintah serta pada akhirnya yang menjadi korban yakni para aparat kecamatan dan desa sendiri.

Oleh karena itu dengan adanya pelatihan TOT tambah Bupati maka adanya bantuan dana dari kabupaten dan provisi NAD sebesar Rp 150 juta pertahun untuk setiap desa di aceh tenggara dapat terlaksana dengan tepat dan tranparan sehinhga diharapkan dapat meningkatkan kemajuan di desa dan juga meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa.

Dalam kesempatan kepala bagian pemerintahan dari biro pemerintah Pemprov NAD Drs. Kamaruddin Andalas antara lain mengemukakan sesuai dengan adanya program dari Pemprov NAD didalam peningkatan bidang pemerintahan gampong atau desa ( Kute ) atau kampong di Aceh pihak Pemprov NAD menjalin kerjasama dengan pihak DPRA serta seluruh kabupaten / Kota dan DPRK Kabupaten / Kota dengan bertujuan agar seluruh gampong/ Kute atau Kampung dapat mandiri didalam pengelolaan perencanaan dan kegiatan penganggaran serta kegiatan tanpa dicampuri oleh pihak manapun, termasuk pihak kecamatan.

Oleh karena itu diharapka pihak pemerintah kabupaten dan kota dapat melakukan pembinaan secara serius terhadap pemerintah gampong/desa (Kute) atau Kampung diseluruh Aceh, ujar Kamaruddin Andalas.

Acara TOT perencanaan dan penganggaran partisipatif berlangsung selama 6 hari ( 13 s/d 18 oktober ) di Diklat BKD diikuti 91 orang peserta yaitu 53 orang dari Kabpaten Aceh Tenggara dan 38 orang dari Kabupaten Gayo Lues serta berbagai tutor (Pelatih) dari berbagai Provinsi di Indonesia ( Widia Swara ) Bupati didalam sambutannya juga wanti-wanti agar selama enam hari pelatihan maka hari dan waktunya jangan sampai ada dikurangi atau diciutkan seperti kerap yang terjadi selama ini kepada pihak painitia penyelenggara. ( AR012)